DR.(C) ROMMY H, M.H.

I am a Lawyer and Legal Consultant

DR.(C) ROMMY H, M.H.

ROMMY, Professional Lawyer, 2010 Brawijaya Faculty of Law graduate. Continuing Master of law graduated in 2017. Then continuing Doctorate at Faculty of Law UNTAG SURABAYA in 2019. Vision: upholding justice provides legal certainty, provides benefits. Expertise in civil law, Bankruptcy and PKPU (Postponement of Payment Obligations), Accounts Receivable, Property, Land, etc.

  • Jl. Simpang Dukuh No.38-40 Surabaya
  • +628-1234-99900
  • rommylawyer@gmail.com
  • www.rommylawyer.com
Me

My Profession

The lawyer is the officium nobile (noble profession). Conscientious law enforcement. Providing Professional Services, Integrity, Accountability, Work Smart. In order to provide legal protection to every client. provide assurance of legal certainty and justice for clients, and provide maximum benefits for clients.

LABOR LAW 90%
BANKRUPTCY LAW 95%
FAMILY & MARRIAGE 99%
MEDICAL & HEALTH CARE 90%

Labor

Rommy Lawyer has been handling various cases

Medical & Health Care

Health law covers any legal or regulatory.

Bankruptcy

Bankruptcy law relate to a person or company management.

Civil & Criminal

In the field of civil law, Rommy Lawyer has finished.

Family & Marriage

Family-marriage law dealt in Rommy Lawyer includes.

Property

Rommy Lawyer handles property law cases, such

0
completed project
0
Lawyer award
0
facebook like
0
current projects
  • Hukum Pembagian Gono – Gini / harta Bersama


    Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri . 1 Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebua rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak. Dalam Undang-undang no1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama(gono-gini). 

    Pada prinsipnya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi banyak faktor yang memicu keretakan bangunan rumah tangga dan perceraian menjadi jalan terakhir. 

    Perbincangan seputar masalah harta gono-gini masih dirasa tabu dimata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta gono gini setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta gono-gini sehingga kondisi ini semakin memperumit proses perceraian diantara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta tersebut merupakan bagian dari hak-haknya. 

    Masalah harta gono-gini ini tidak dipikirkan oleh pasangan calon pengantin yang akan menikah. Mereka hanya berpikir bahwa menikah itu untuk selamanya, artinya tidak terpikir sedikit pun oleh mereka bahwa suatu saat nanti perceraian itu mungkin saja terjadi. Mereka baru berpikir tentang harta gono-gini pada saat proses perceraian atau setelah terjadinya perceraian. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta gono-gini yang memang sangat rumit. 

    Harta gono-gini adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan selama rumah tangga sehingga 2 menjadi hak berdua suami dan istri “ . 

    Gono-gini atau harta bersama adalah harta yang diperoleh pasangan suami istri secara bersama sama selama masa dalam ikatan perkawinan.

    Ketentuan tentang gono-gini atau harta bersama, sudah jelas dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, bahwa harta yang boleh dibagi secara bersama bagi pasangan suami istri yang bercerai adalah hanya terbatas pada harta gono-gini atau harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

     Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gono-gini atau herta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gonogini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

    Dasar hukum gono gini 

    Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini : 

    1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini ( harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan “ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. 
    2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami­istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-­ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri." 
    3. Kompilasi Hukum Islam (Inpres no. 1 tahun 1991) pasal 85 dsebutkan bahwa : “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing­masing suami atau istri” Pasal ini telah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain Kompilasi Hukum Islam mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono-gini), meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan,baik suami maupun istri. 
    4. Kompilasi Hukum Islam pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa “ Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan“ Ayat (1). Pada ayat (2) nya lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya., demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. 

    Penggolongan Harta Gono-Gini

    Dalam suatu perkawinan terdapat tiga macam harta kekayaan, yaitu: Pertama, Harta pribadi suami ialah Harta bawaan suami, yaitu yang dibawa sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Kedua, Harta pribadi istri ialah: Harta bawaan istri, yaitu yang dibawanya sejak sebelum perkawinan, dan Harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan. Ketiga, Harta bersama suami istri ialah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. (Mukti, Arto, 1998: 70). 

    Sayuti Thalib, (Thalib Sayuti,1974). berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam (tiga) kelompok yaitu: 
    Pertama, Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri. 
    Kedua, Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing. 
    Ketiga, Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama. 

    Hartono Seorjopratikno merinci harta bersama dalam perkawinan sebagai berikut: 
    a. Sejak pelaksanaan perkawinan karena hukum ada kebersamaan harta menyeluruh yang meliputi laba semua benda yang sudah maupun yang belum ada. 
    b. Kebersamaan harta itu pada umumnya meliputi laba semua benda bergerak dan tidak bergerak dari pada suami istri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, dan yang diperoleh mereka secara cuma-cuma 
    c. Dalam hal beban, kebersamaan itu meliputi semua hutang yang dibuat oleh suami istri, baik sebelum maupun sesudah dilangsungkannya perkawinan. 
    d. Termasuk dalam kebersamaan itu semua buah dan hasil yang diperoleh dari harta bersama tersebut. (Hartono Seorjopratikno)
     
    Harta gono-gini mencakup segala bentuk activa dan passiva selama masa perkawinan. Pasangan calon suami istri yang akan menikah diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa harta perolehan dan harta bawaan merupakan harta gono-gini. 

    Berdasarkan KUH Perdata (BW), (KUHPerdata Pasal 119) sejak dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kawin.

    Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 49 ayat (1) : “Perjanjian perkawinan harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing-­masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-­masing selama perkawinan.” Pasangan calon suami istri tersebut juga diperbolehkan menentukan dalam perjanjian perkawinan bahwa yang tidak termasuk dalam harta gono-gini adalah harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, seperti harta perolehan. 

    Hal ini diatur dalam KHI pasal 49 ayat 2, “Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut pada ayat (1) dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuan ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya“

    Berdasarkan penggolongan jenis-jenis harta tersebut maka sebagai konsekuensinya terdapat 2 (dua) macam penggolongan hak milik terhadap harta yaitu: 

    a. Adanya hak milik secara kolektif atau bersama khusus mengenai harta yang digolongkan sebagai harta hasil dari mata pencaharian, pengaturannya adalah hak kepemilikan terhadap harta tersebut dimiliki secara bersama-sama oleh pasangan suami- istri. Dengan adanya hak kepemilikan secara kolektif ini tentunya wewenang dan tanggung jawab terhadap harta bersama tersebut berada di tangan suami dan istri. Apabila suami hendak menggunakan harta bersama maka si suami harus mendapat persetujuan dari istri, demikian juga sebaliknya. 

    b. Adanya hak milik pribadi secara terpisah Pada harta yang digolongkan sebagai jenis harta yang kedua yaitu harta bawaan dan jenis harta ketiga yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan tetapi tidak berasal dari mata pencaharian, terhadap keduanya pengaturan terhadap hak milik pada dasarnya dilakukan secara terpisah, yaitu masing-masing suami- istri mempunyai hak milik secara terpisah terhadap harta yang dimilikinya sebelum terjadinya perkawinan. 


    Penggunaan Harta gono gini 

    Dalam kitab KUHP Pasal 119 menjelaskan : sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh hal itu tidak ditiadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. KUHP Pasal 122 menjelaskan : semua penghasilan dan pendapatan, begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinnan, juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama itu. Pasal 124 KUHPerdata, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta tersebut. isi Pasal 124 KUHPerdata tersebut antara lain adalah: pertama, hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu, kedua, dia boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan istrinya. kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140. ketiga, dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan. keempat, bahkan dia tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara hibah mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu. Hukum adalah suatu perintah yang berbentuk peraturan perundang-undangan yang di buat secara formal oleh lembaga yang di beri kewenangan oleh Negara. M. Yahya Harahap, pikiran pembuat undang-undang mengenai penyelesaian pembagian harta bersama diserahkan kepada kehendak dan kesadaran masyarakat dan hakim yang akan mencari dan menemukan dalam kesadaran hukum masyarakat untuk dituangkan sebagai hukum objektif. (Harahap, M. Yahya, 1975). Pendapat kedua ia menyatakan pembuat undang-undang tidak usah ditentukan one way traffic sebagai satu saluran hukum positif sebab berdasarkan kenyataan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, tentang hal ini masih menuju perkembangan bentuk yang lebih serasi sebagai akibat meluasnya interaksi antara segala unsur kesadaran yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia.

    Berdsaarkan KHI, adanya kebersamaan harta kekayaan antara suami istri, maka harta gono gini menjadi hak milik keduanya. Untuk menjelaskan hal ini sebenarnya ada dua macam hak dalam harta bersama, yaitu hak milik dan hak guna, artinya mereka berdua sama-sama berhak menggunakan harta tersebut dengan syarat harus mendapat persetujuan dari pasangannya. Jika suami yang akan menggunakan harta gono gini, dia harus minta izin dari istrinya. 

    Demikian hal sebaliknya, istri harus mendapat izin suaminya jika akan menggunakan harta gono gini. Undang-undang perkawinan pasal 36 ayat (1) menyebutkan : “ Mengenai harta bersama suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak “ Jika penggunaan harta gono gini tidak mendapat persetujuan dari salah satu pihak dari keduanya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum karena merupakan tindak pidana yang bisa saja dituntut secara hukum. 

    Dasarnya adalah KHI pasal 92. : “ Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama “ Suami / istri juga diperbolehkan menggunakan harta gono gini sebagai barang jaminan asalkan mendapat persetujuan dari salah satu pihak. Tentang hal ini, KHI pasal 91 ayat (4) mengatur bahwa : “ Harta bersama dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya “. 

    Demikian juga ketentuan hukum harta gono gini yang terkait dengan utang, Pasal 93 KHI ayat (1) menyebutkan bahwa : “Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing­masing”. Maksudnya utang yang secara khusus dimiliki suami/istri menjadi tanggung jawab masing-masing. Misalnya ,salah satu dari mereka mempunyai utang sebelum mereka menikah, maka utang itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. 

    Ketentuan ini tidak berlaku, jika utang tersebut terkait dengan kepentingan keluarga, hal ini diatur dalam pasal 93 KHI ayat (2) : “Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta suami” 

    Kompilasi Hukum Islam mengatur harta gono gini dalam perkawinan poligami . Pasal 94 ayat (1) menyebutkan : “ Harta bersama dari perkawinan seorang suami imempunyai istri lebih dari seorang masing masing terpisah dan berdiri sendiri” 

    Berdasarkan ketentuan ini, harta gono gini dalam perkawinan poligami tetap ada, tetapi dipisahkan antara milik istri pertama, kedua dan seterusnya. Ayat (2) pasal yang sama mengatur ketentuan tentang masa penentuan kepemilikan harta gono gini dalam hal ini : “ Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau keempat “ 

    Ketentuan harta gono gini dalam poligami juga diatur dalam Undang-undang Perkawinan pasal 65 ayat (1) menegaskan bahwa jika seorang suami berpoligami. 

    1. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya 
    2. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta gono gini yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan seterusnya. 
    3. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta gono gini yang terjadi sejak perkawinan masing-masing. 

    Berdasarkan ketentuan di atas, istri pertama dari suami yang berpoligami mempunyai hak atas harta gono gini yang dimilikinya bersama dengan suaminya. Istri kedua dan seterusnya hanya berhak atas harta gono gininya bersama dengan suaminya sejak perkawinan mereka berlangsung. Namun, istri yang kedua dan seterusnya tidak berhak terhadap harta gono gini istri yang pertama. Pada prinsipnya , ketentuan tentang harta gono gini dalam perkawinan poligami, adalah untuk menentukan hukum yang adil bagi kaum perempuan. 

    Dalam praktiknya, perkawinan poligami banyak menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan istri dan anak-anaknya. Padahal Islam mengajarkan agar para suami jangan menelantarkan kehidupan istri dan anak-anaknya karena mereka adalah bagian dari tanggung jawabnya yang harus dipenuhi segala kebutuhannya. 

    Surah An Nisa' ayat (9) mengajarkan : “Hendaklah orang-­orang itu merasa khawatir jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang hari yang sangat mereka takutkan. Hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah S.W.T dan hendaklah mereka bertutur kata yang baik“ Harta gono-gini umumnya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri., hal ini didasarkan pada ketetuan pasal 128 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Setelah bubarnya persatuan ,atau antara para ahli waris mereka masing-­masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang­-barang itu diperoleh“. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

    Pembagian Harta Bersama 

    Pembagian harta gono gini sebaiknya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan, dan tidak menimbulkan perselisihan diantara mereka. Kompilasi Hukum Islam pasal 88 mengatur tentang hal ini, “Apabila terjadi perselisihan antara suami dan istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama“ Penyelesaian melalui pengadilan agama adalah merupakan sebuah pilihan. Jika pasangan tersebut lebih memilih cara yang lebih elegan, yaitu dengan cara damai (musyawarah), cara ini justru lebih baik, namun jika memang ternyata keadilan itu hanya bisa diperoleh melalui jalur hukum (pengadilan), tentunya cara ini dianggap lebih tepat. 

    Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempuh melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar muyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan. Nabi Muhammad SAW bersabda : “Perdamaian adalah boleh dilakukan di antara kaum Muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (HR. AlHakim, Abu Daud, Ibnu Hibban, dan At. Tirmidzi).

    Secara umum pembagian harta gono gini, baru bisa dilakukan setelah adanya gugatan cerai, artinya daftar harta gono-gini dan bukti-buktinya dapat diproses jika harta tersebut diperoleh selama perkawinan dan dapat disebutkan dalam alasan pengajuan gugatan cerai (posita), yang kemudian disebutkan dalam permintaan pembagian harta dalam berkas tuntutan (petitum). Namun gugatan cerai belum menyebutkan tentang pembagian harta gono gini. Untuk itu, pihak suami/istri perlu mengajukan gugatan baru yang terpisah setelah adanya putusan yang dikeluarkan pengadilan. Bagi yang beragama Islam, gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal tergugat, sedangkan bagi yang non muslim gugatan diajukan ke pengadilan negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. 

    Ketentuan tentang harta gono-gini didasarkan pada kondisi yang meyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian dan sebagainya. 

    a. Cerai mati biasanya dipahami sebagai bentuk perpisahan hubungan suami istri karena meninggalnya suami /istri. Pembagian harta gono-gini untuk kasus cerai mati dibagi menjadi 50 : 50. Ketentuan ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (1) bahwa : “ Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama “ Status kematian salah seorang pihak, baik suami/istri harus jelas terlebih dahulu agar penentuan tentang pembagian harta gono-gini jadi jelas. Jika salah satu dari keduanya hilang, harus ada ketentuan tentang kematian dirinya secara hukum melalui pengadilan agama. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 96 ayat (2), “ Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan pengadilan agama “ 

    b. Jika pasangan suami istri terputus hubungannya karena perceraian di antara mereka, pembagian harta gono gini diatur berdasarkan hukumnya masing-masing. Ketentuan ini diatur dalam Undangundang Perkawinan pasal 37 : “Jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing­masing“ Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah mencakup hukum agama, hukum adapt, dan sebagainya. Bagi umat Islam ketentuan pembagian harta gono–gini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam . 

    Jadi, Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kamatian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka. Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik. 

    Ketentuan pembagian harta gono gini bagi penganut agama selain Islam adalah berdasarkan KUHPerdata pasal 128 yang menyebutkan : “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-­barang itu diperoleh “. Berdasarkan ketentuan tersebut, jika pasangan suami istri bercerai, harta gono gini mereka dibagi dua (50 : 50). Ketentuan ini tidak berbeda dengan ketentuan dalam KHI pasal 97. 

    Peraturan Pemerintah no. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 24 ayat 2 menyebutkan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat dan tergugat, maka pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. 

    Disamping itu pengadilan juga dapat menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak serta menentukan hal hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak bersama suami –istri atau barang barang yang menjadi hak suami/istri, hal sama diperkuat dalam kompilasi Hukum Islam pasal 136 ayat 2. Jika salah seorang dari suami/istri tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta gono-gini, tentang hal ini salah seorang dari mereka bisa saja meminta pengadilan untuk meletakkan sita jaminan atas harta gono-gini, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu. 

    Kompilasi HUkum Islam pasal 95 ayat 1 mengatur bahwa , “ Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 136 yat (2) suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya “ Ayat (2) lebih lanjut mengatur, “Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama, untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama “ 

    Islam memandang soal pembagian harta gono gini memberikan solusi terhadap pentingnya pembagian harta gono gini secara adil Hal ini sesuai dengan surah Al Hujurat ( 49 :13). Dari ayat ini kita dapat mengambil pelajaran penting bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang setara. Keduanya perlu saling berlaku adil, tidak ada salah satu dari mereka yang tetdzalimi. Nabi Muhammad SAW bersabda, “ Yang terbaik di antara kamu adalah yang (bersikap) terbaik kepada keluarganya “ (HR Ibnu Majah). 

    Konsultasi harta Bersama  Via WA/Tlp. <<08123499900>

  • PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

     PERKAWINAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Seseorang PNS memutuskan untuk menikah dengan seseorang yang lain karena sudah merasa “cocok” dari berbagai segi, seperti dari segi fisik, persamaan pandangan, tujuan dan cita-cita hidup. Selain itu, mereka merasa pasangannya adalah seseorang yang paling mengerti akan kelebihan dan kekurangannya.

    1.     Pegawai Negeri Sipil yang melangsungkan pernikahan pertama wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang secara hirarkis selambat-lambatnya satu tahun sejak tanggal perkawinan.

    2.     Ketentuan tersebut diatas juga berlaku bagi PNS yang berstatus Duda/ Janda yang melangsungkan perkawinan lagi.

    3.     Laporan perkawinan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 3 (tiga) untuk Bupati, Kepala BKD dan Kepala SKPD tempat dimana PNS tersebut bekerja. ( contoh blangko laporan perkawinan dapat dilihat di lampiran I-A SE BAKN Nomor 08/SE/1983 )

    4.     Laporan perkawinan tersebut dilampiri :

    ·         Foto copy surat nikah/akta perceraian.

    ·         Pas foto hitam putih suami dan isteri ukuran 3 x 4 sebanyak 3 lembar.

    5.     Bagi PNS yang tidak melaporkan perkawinan pertamanya secara tertulis kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah perkawinan dilangsungkan, dijatuhi sanksi salah satu hukuman disiplin tingkat berat sesuai PP nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

    PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

    Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pegawai Negeri Sipil terdiri kata “pegawai” yang berarti orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan atau sebagainya) sedangkan “negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara.

    Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disingkat PP No. 10 Tahun 1983), yang dimaksud dengan Pegawai Negeri Sipil adalah “Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian juncto Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian” kedua Undang-Undang tersebut memberikan pengertian yang sama mengenai Pegawai Negeri, yaitu: Adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pasal 1 angka (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tepat oleh lembaga pembina kepegawaian untuk memenuhi jabatan pemerintahan.

    JENIS-JENIS PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Jenis Pegawai Negeri Sipil menurut Pasal 2 ayat 2 UU No 43 tahun 1999 membedakan Pegawai Negeri Sipil secara struktural dalam 2 jenis yaitu:

    a. Pegawai Negeri Sipil Pusat, yang dimaksud pegawai negeri sipil pusat adalah pegawai negeri yang gajinya dibebabankan pada anggaran pendapatan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen. Lembaga pemerintah Nondepartemen, kesekretariatan lembaga negara, instansi vertial di daerah provinsi, kabupaten atau kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.

    b. Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang dimaksud pegawai negeri sipil daerah adalah pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota yang gajinya dibebankan pada anggaran pendapatan daerah dan bekerja pada pemerintah daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

    DASAR HUKUM PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Pengaturan hukum khusus perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam PP No. 10 Tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, pertimbangan pengaturan hukum khusus bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dipahami dari pertimbangan pemberlakuan kedua Peraturan Pemerintah tersebut. PP Nomor 45 Tahun 1990 yang tentang perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983 diberlakukan secara khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian berdasarkan pertimbangan, sebagai berikut.

    Pertimbangan Hukum (Peraturan Perundang-Undangan) pemberlakuan PP Nomor 10 Tahun 1983di revisi dengan PP Nomor 45 Tahun 1990 merupakan penjabaran hukum dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan sinkronisasi terhadap PP Nomor 9 Tahun 1975 yang didasarkan atas asas-asas hukum perceraian, yaitu asas mempersukar proses hukum perceraian, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, serta asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian. Selain itu UU Nomor 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 memaknai perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan dapat dilakukan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa. Perceraian hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan.

    Dalam pelaksanaannya, beberapa ketentuan dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 tidak jelas Pegawai Negeri Sipil tertentu yang seharusnya terkena ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 dapat menghindar baik secara sengaja maupun tidak dalam ketentuan tersebut. Selain itu, ada kalanya pula pejabat tidak dapat mengambil tindakan yang tegas, karena ketidakjelasan rumusan ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 itu sendiri, sehingga dapat memberi peluang untuk memberikan penafsiran sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dipandang perlu melakukan penyempurnaan dengan menambah dan atau mengubah beberapa ketentuan PP Nomor 10 Tahun 1983 tersebut dengan memberlakukan PP Nomor 45 Tahun 1990. Beberapa perubahan yang dimaksud antara lain, kejelasan tentang keharusan mengajukan permintaan izin dalam hal akan ada perceraian. Selain itu, juga ada perubahan tentang pembagian gaji sebagai akibat terjadinya perceraian yang diharapkan dapat lebih terjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

    Kehidupan Pegawai Negeri Sipil telah diatur sedemikian rupa, sehingga kesehariannya tidak dapat lepas dari norma-norma dalam aturan hukum kepegawaian. Pemberlakuan PP No. 10 Tahun 1983 jo. PP No. 45 Tahun 1990 tidak saja menunjukkan bahwa aturan hukum kepegawaian tidak hanya berlaku ketika seorang Pegawai Negeri Sipil berada di kantor, tetapi juga di luar kantor.

    Usaha meningkatkan disiplin Pegawai Negeri Sipil berhubungan dengan contoh dan keteladanan harus diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil kepada bawahan dan masyarakat, sehingga kepada Pegawai Negeri Sipil diberikan ketentuan disiplin yang tinggi. Untuk melakukan perkawinan dan perceraian, Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan.

    PROSEDUR PERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

    Seorang PNS, yang akan melakukan perceraian wajib memenuhi prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang dilakukan menurut hukum atau agamanya masing-masing dan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya tujuan yang bahagia dan kekal, diharapkan setiap pasangan dapat menjaga perkawinannya sebaik mungkin agar terhindar dari perceraian. Bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) perkawinan dan perceraian juga memiliki aturan, seperti yang tercantum dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan SE Kepala BAKN Nomor 08/SE/1983 jo SE Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang petunjuk pelaksanaan PP Nomor 45 Tahun 1990 jo PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

    Menurut Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990, Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat. Bagi Pegawai Negeri yang berkedudukan sebagai penggugat maupun yang berkedudukan sebagai tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan tersebut, maka harus mengajukan permintaan secara tertulis.

    PNS harus mendapatkan izin untuk melakukan perceraian (Penggugat) atau surat keterangan untuk melakukan perceraian (Tergugat). Apabila tidak, maka risiko yang harus dipertanggungjawabkan adalah PNS dapat dijatuhi hukuman diisplin tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, karena melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, dan Pasal 3 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Selain itu, setelah PNS memperoleh izin untuk melakukan perceraian, apabila telah putus perceraiannya berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, wajib melaporkan perceraianya secara hierarki selambat-lambatnya 1 (satu) bulan, terhitung mulai tanggal perceraian tersebut. Apabila PNS tidak melaporkan perceraiannya, maka juga dapat dijatuhi hukuman diisplin tingkat berat berdasarkan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

    Untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam pelaksanaan PP No. 45 Tahun 1990 yang merupakan perubahan atas PP No. 10 Tahun 1983, maka diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 Petunjuk Pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian PNS. Selanjutnya, petunjuk pelaksanaan untuk menyelesaikan masalah perceraian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang akan melakukan perceraian menurut Surat Edaran Kepala BAKN No. 48/SE/1990 tersebut, sebagai berikut:

    1) Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian yang berkedudukan sebagai berikut:

    a)     Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat ini tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen (saat ini disebut Non-Kementrian, Pen-), Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (saat tidak ada lagi lembaga tertinggi negara, Pen-), Gubernur Bank Indonesia, Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 (saat ini disebut Gubernur Provinsi, Pen-), wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Presiden

    b)     Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Wali kota, Pen), termasuk Wakil Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dan WaliKota di Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta Walikpta Administratif (saat ini tidak ada lagi Walikota Administratif, Pen-), wajib memperoleh izin dari Menteri dalam Negeri

    c)     Pimpinan/Direksi Bank Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Presiden.

    d)     Pimpinan/Direksi Bank Milik Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari Kepala Daerah Tingkat I dan Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati/Walikota/Gubernur Provinsi, Pen-) yang bersangkutan.

    e)     Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara (sat ini tidak ada lagi Lembaga Tertinggi Negara, Pen-), wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Menteri/Pimpinan Instansi Induk yang bersangkutan.

    f)      Kepala Desa, Perangkat Desa dan Petugas yang menyelengarakan urusan Pemerintah di desa wajib memperoleh izin dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II (saat ini disebut Bupati Kabupaten, Pen-) yang bersangkutan.

    2) yang harus dipenuhi dan ditaati adalah sama dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam angka II, angka IV Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 dan angka II, III, IV Surat Edaran ini.

     

    PERCERAIAN PNS Pegawai Pemerintahan (Kabupaten tertentu)

    1.     Seorang PNS yang akan bercerai/menceraikan pasangannya, terlebih dahulu harus memperoleh izin dari pejabat yang berwenang agar tidak terkena sanksi hukuman disiplin sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010. Seorang PNS yang yang berkedudukan sebagai penggugat berkewajiban mengajukan permohonan tertulis berupa Permohonan Izin untuk melakukan perceraian (contoh blangko dapat dilihat di lampiran IV SE BAKN Nomor 08/SE/1983) dan apabila proses pengajuan permohonan telah selesai, PNS tersebut akan mendapatkan SK Izin untuk melakukan Perceraian yang ditandatangani oleh Bupati. Sedangkan untuk PNS yang berkedudukan sebagai tergugat, permohonan yang diajukan adalah permohonan surat keterangan untuk melakukan perceraian/surat pemberitahuan adanya gugatan cerai (contoh blangko ada pada lampiran I SE BAKN Nomor 48/SE/1990). Apabila permohonan telah selesai diproses, PNS tersebut akan mendapatkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Perlu diketahui, bahwa meskipun PNS yang akan bercerai telah mendapatkan SK izin ataupun Surat Keterangan untuk melakukan perceraian, bukan berarti PNS tersebut telah resmi bercerai dari pasangannya. SK ataupun Surat Keterangan itu merupakan persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh seorang PNS yang akan bercerai. Sedangkan keputusan seseorang resmi bercerai ataupun kembali bersatu dengan pasangannya hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan Agama ataupun Pengadilan Negeri.

    2.     PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten   yang akan mengajukan Permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat keterangan untuk melakukan perceraian, harus melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :

    o    Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Ybs

    o    Rekomendasi dari Kepala SKPD Ybs

    o    Berita Acara Pemeriksaan dari SKPD Ybs

    o    Surat Keterangan dari BP4

    o    Kesepakatan Cerai suami istri Asli bermeterai Rp.6000,-

    o    Foto Copy Surat Nikah

    o    Foto copy SK Pangkat terakhir

    o    Foto Copy KTP suami istri

    o    Surat Keterangan dari RT/RW diketahui Kades/ Lurah

    o    Surat Pernyataan Pembagian Gaji (bila yang mengajukan gugatan PNS Pria )

    o    Surat Gugatan Cerai (Bila digugat cerai)

    o    Foto Copy Karis / Karsu

    o    Data dukung lain yang diperlukan : - Slip Gaji terakhir, dll.

    3.     Seorang PNS hanya dapat melakukan/mengajukan permohonan untuk bercerai apabila memiliki alasanalasan yang sah, yaitu salah satu atau lebih alasan tersebut dibawah ini:

    o    Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan keputusan pengadilan, surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa atau laporan dari salah satu pihak (suami/isteri) yang mengetahui perbuatan zina tersebut.

    o    salah satu pihak menjadi pemabok, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan.

    o    salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan/kemauannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari Kepala Kelurahan/Kepala Desa yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya Camat.

    o    salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus menerus setelah perkawinan berlangsung yang dibuktikan dengan Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

    o    salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dari dokter Pemerintah.

    o    antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

    4.     Permohonan izin untuk melakukan perceraian ataupun surat keterangan untuk melakukan perceraian disampaikan kepada atasannya disertai alasan yang lengkap yang mendasari permohonan mengajukan perceraian. Atasan yang menerima permohonan perceraian meneruskan dan memberikan pertimbangan kepada pejabat yang berwenang secara hirarkis. Pejabat pada SKPD yang menerima permohonan, wajib menindaklanjuti dengan memproses permohonan tersebut bersama tim pertimbangan pembinaan disiplin dan pendayagunaan PNS yang ada di SKPD setempat dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Sebelum mengambil keputusan Pejabat/tim terlebih dahulu berusaha untuk merukunkan kembali PNS yang mengajukan perceraian dengan pasangannya, namun apabila kedua belah pihak tetap menginginkan untuk melanjutkan proses perceraian maka permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut disertai dokumen pendukung sesuai yang dipersyaratkan.

    5.     Izin untuk bercerai dapat diberikan oleh Pejabat apabila:

    o    Tidak bertentangan dengan ajaran/Peraturan agama yang dianutnya/kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang dihayatinya.

    o    Ada alasan-alasan yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

    o    Tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku

    o    Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal sehat.

    6.     Izin untuk bercerai dapat ditolak/tidak diberikan oleh Pejabat, apabila :

    o    Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut PNS yang bersangkutan.

    o    Tidak ada alasan yang sesuai, seperti yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

    o    Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

    o    Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat.

    SANKSI PEGAWAI NEGERI SIPIL APABILA YANG TIDAK MEMPEROLEH IZIN PERCERAIAN

    Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin atau surat keterangan untuk bercerai lebih dahulu dari pejabat dan tidak melaporkan perceraianya dalam waktu selambatlambatnya 1 bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dikualifikasikan sebagai melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990, sehingga dapat dijatuhi satu di antara hukuman disiplin berat berdasarkan PP No. 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil saat ini PP No. 30 Tahun 1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan telah ganti dengan PP No. 53 Tahun 2010. Ini berarti bahwa “hukuman disiplin berat” yang diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 dapat dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melanggar hukum khusus perceraian menurut Pasal 15 ayat (1) PP No. 45 Tahun 1990 tersebut. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Negeri Sipil, karena melanggar Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Jenis-jenis hukuman disiplin berat yang ditentukan PP No. 53 Tahun 2010 antara lain penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun; pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih jika pegawai negeri sipil tersebut menduduki jabatan; pembebasan dari jabatan, jika 49 Pegawai Negeri Sipil menduduki jabatan; atau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan Pemberhentian tidak hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil.

     

    AKIBAT PERCERAIAN :

    Diatur secara khusus dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990.

    1. Apabila perceraian itu terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, ia wajib menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anak-anaknya. Pegawai Negeri Sipil yang diwajibkan menyerahkan bagian gajinya untuk penghidupan bekas Istri dan anakanaknya, diwajibkan untuk membuat pernyataan tertulis. Pembagian gaji tersebut ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak-anaknya. Seandainya dari perkawinan tersebut tidak ada anak, maka bagian gaji yang diwajibkan diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
    2. Hak atas bagian untuk bekas Istri tidak diberikan bila perceraian terjadi atas kehendak istrinya, yaitu apabila perceraian terjadi karena Istri telah terbukti berzina dan/atau istri telah terbukti melakukan kekejaman atau penganiayaan berat, baik lahir maupun batin terhadap suami, dan/atau Istri terbukti menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan dan/atau Istri terbukti telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya.
    3. Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas penghasilan bekas suaminya.
    4. Ketentuan ayat ( 4 ) tidak berlaku, jika istri minta cerai karena dimadu.
    5. Apabila bekas istri pegawai negeri sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung dari ia kawin lagi.

     

    ***catatan penting :

    1.     Pembagian Gaji Akibat Perceraian

    o    Apabila perceraian terjadi atas kehendak PNS pria (sebagai Penggugat), maka ia wajib menyerahkan sepertiga gajinya untuk penghidupan bekas isteri sampai dengan isteri menikah lagi, sepertiga gajinya untuk anak-anaknya sampai dengan anak usia 21 tahun atau 25 tahun (jika anak tersebut masih sekolah)/sudah menikah dan sepertiga sisanya untuk PNS pria tersebut. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

    o    Apabila pernikahan mereka tidak dikaruniai anak, maka setengah dari gajinya diserahkan kepada isterinya.

    o    Apabila perceraian terjadi atas kehendak suami isteri, maka pembagian gaji dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bercerai.

    o    Bekas isteri berhak atas bagian gaji walaupun perceraian terjadi atas kehendak isteri (PNS pria menjadi pihak tergugat) apabila alasan perceraian tersebut adalah karena dimadu, suami (PNS Pria) melakukan zina, melakukan kekejaman atau penganiayaan, menjadi pemabok/ pemadat/ penjudi, atau meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun atau lebih tanpa izin kepada isteri dan tanpa alasan yang sah.

    2.     PNS yang telah menerima SK Perceraian/surat keterangan untuk melakukan perceraian dapat mencabut kembali permohonannya melalui surat pengajuan tertulis kepada Pejabat yang berwenang apabila pada saat proses persidangan mereka memutuskan untuk kembali bersatu/rujuk.

    3.     Sebelum mengajukan proses perceraian ke Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri, bagi PNS baik yang berkedudukan sebagai Penggugat ataupun tergugat berkewajiban mendapatkan Izin tertulis berupa SK Izin untuk melakukan perceraian atau Surat Keterangan untuk melakukan perceraian dari Pejabat yang berwenang. Selain itu, setelah selesai proses perceraian di Pengadilan Agama/ Pengadilan Negeri selesai dan telah mendapatkan akta cerai, seorang PNS wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang secara hirarki dengan membuat laporan perceraian tertulis dilampiri foto copy akta cerai PNS yang bersangkutan selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya perceraian tersebut (contoh blangko dapat dilihat di lampiran VII SE BAKN Nomor 08/SE/1983). Apabila melanggar ketentuan tersebut, akan dikenakan sanksi hukuman disiplin tingkat berat berdasar PP Nomor 53 Tahun 2013 tentang Disiplin PNS.

     

    >>> Konsultasi Lebih lanjut Bisa melalui WA/TLP 08123499900

  • Perceraian dan Akibat Hukumnya


    Manusia adalah makhluk sosial, sebagai kehendak “sang pencipta” yang telah memberikan perlengkapan”rukun” sehingga realitas ini dicetuskan oleh Aristoteles yang pada 300 (tiga ratus tahun) Sebelum Masehi mengucapkaan bahwa manusia adalah suatu “zoon politikon”, ucapan ini biasa diartikan sebagai “manusia sebagai makhluk sosial”, yang berarti manusia itu mempunyai sifat untuk mencari kumpulannya dengan sesama manusia yaitu dengan suatu pergaulan hidup. Dimana pergaulaan hidup yang akrab antara manusia dipersatukan dengan cara-cara tertentu oleh hasrat kemasyarakatan mereka. 

    Hasrat yang dimiliki oleh setiap manusia inilah yang mendorong masing-masing individu untuk mencari pasangan hidupnya yaitu dengan membentuk suatu keluarga. Keluarga adalah sebuah kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan, sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan harus memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dengan demikian perkawinan sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (pasal 2 ayat 1 UU No.1 tahun 1974).

    Dalam suatu perkawinan semua orang menghendaki kehidupan rumah tangga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan dari perkawinan yang terdapat dalam UU No.1 tahun 1974. Akan tetapi, tidak semua orang dapat membentuk suatu keluarga yang dicita-citakan tersebut, hal ini dikarenakan adanya perceraian, baik cerai mati, cerai talaq, maupun cerai atas putusan hakim. 

    Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. 

    Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Djumairi Achmad, 1990: 65). 
    Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan pasal 19 PP No.9 tahun 1975. 

    PERCERAIAN HANYA SAH DILAKUKAN DI PENGADILAN

    Dalam undang-undang, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh 3 (tiga) sebab, yaitu :

    (1)    kematian;
    (2)    perceraian, dan
    (3)    atas putusan pengadilan.

    Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan.

    Untuk melakukan perceraian harus pula ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

    PERCERAIAN MELALUI CERAI TALAK ATAU CERAI GUGAT

    Cerai Telak dan Cerai Gugat dikenal dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, sementara bagi perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri biasa dikenal dengan Gugatan Perceraian.

    Cerai Talak adalah permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap isterinya. Isi dari permohonannya adalah permintaan kepada Pengadilan Agama agar mengizinkan suami mengucapkan ikrar talak terhadap isteri. Artinya, perceraian yang diajukan oleh suami baru sah apabila suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang pengadllan.

    Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada Pengadilan Agama agar menyatakan jatuhnya talak dari suami kepada isteri. Artinya, tidak ada prosesi pengucapan ikrar talak dalam gugatan yang diajukan oleh isteri, melainkan Pengadilan Agama yang menjatuhkan talaknya.

    Gugatan Perceraian memiliki arti yang sama dengan Cerai Gugat yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh suami atau isteri kepada pengadilan Negeri. Isi dari gugatannya adalah permintaan kepada Pengadilan Negeri agar menyatakan putus ikatan perkawinan antara suami dengan isteri.

    KE PENGADILAN MANA DIAJUKAN PERCERAIAN

    Sebelum mengajukan perceraian, terlebih dahulu dicermati perihal kewenangan absolut pengadilan, yaitu apakah perceraian diajukan ke Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri, sebagai berikut :

    1. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun salah satu (suami atau isteri)  atau kedua belah pihak (suami isteri) telah keluar dari agama Islam, maka perceraiannya diajukan di  Pengadilan Agama;
    2. Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain Islam dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka perceraiannya diajukan di Pengadilan Negeri.

    Selain itu, perlu juga diperhatikan mengenai kewenangan relatif pengadilan yaitu apabila terkait Pengadilan Agama, maka perceraian diajukan ke Pengadilan Agama mana, dan apabila terkait Pengadilan Negeri, maka perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri mana.

    1.    Pengadilan Agama

    proses perceraian berdasarkan KHI terdapat dua istilah yaitu ‘cerai gugat’ dan ‘cerai talak’. Pasal 116 KHI menegaskan hal tersebut: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapa terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.”

     

    a.    Cerai Talak

    Pasal 14 UU Perkawinan dan PP 9/1975 diatur tentang cerai talak yaitu cerai yang dijatuhkan suami di depan pengadilan yang sesuai dengan hukum Islam. Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi:

    “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

    Ø  Permohonan Talak diajukan oleh Pemohon (Suami) atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon (Isteri), kecuali apabila Isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Suami;

    Ø  Apabila Isteri bertempat kediaman di luar negeri, permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Suami;

    Ø  Apabila suami dan isteri bertempat kediaman di luar negeri, maka permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

    b.    Cerai Gugat

    • Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Isteri, kecuali apabila Isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Suami.
    • Apabila Isteri bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Suami;
    • Apabila suami dan isteri bertempat kediaman bertempat kediaman di luar negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

    2.    Pengadilan Negeri

    1.  Gugatan perceraian diajukan oleh Penggugat ke tempat tinggal Tergugat atau tempat Tergugat sebenarnya berdiam;
    2.  Tempat tinggal Penggugat , dalam hal :
    • Tergugat tidak mempunyai tempat tinggal dan tidak diketahui dimana ia berada;
    • Tergugat tidak dikenal (Dalam gugatan disebutkan dahulu tempat tinggalnya yang terakhir, baru keterangan bahwa sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di Indonesia);
    • Tergugat bertempat tinggal di luar negeri.

    PERSYARATAN PENGAJUAN PERCERAIAN

    UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

    Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

    Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

    Tata cara mengajukan cerai :

    1. Diajukan dengan Surat Permohonan/Gugatan Tertulis (melampirkan soft filenya) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. Bagi yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri untuk dicatat.
    2. Dalam Surat Permohonan/Gugatan Tertulis tersebut menguraikan alasan-alasan perceraian.
    3. Melampirkan Dokumen, seperti misalnya Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Paspor (Pernikahan Campuran), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan dokumen lain yang berkaitan seperti misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan Surat Izin Perceraian dari Atasan.
    4. Melampirkan Surat Kuasa Khusus berikut Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah, apabila diwakili oleh Kuasa.
    5. Membayar biaya Panjar Perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan.

    Syarat administrasi umum yang harus dipenuhi penggugat, yaitu

    1. surat nikah asli;
    2. fotokopi surat nikah 2 (dua) lembar, masing-masing dibubuhi materai, kemudian dilegalisasi;
    3. fotokopi kartu tanda penduduk (ktp) terbaru penggugat;
    4. fotokopi kartu keluarga (kk);
    5. surat gugatan cerai sebanyak tujuh rangkap;
    6. panjar biaya perkara.

    Adapun syarat khusus, yaitu

    1. surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, atau kartu BLT/BLSM atau Askin, jika ingin berperkara secara prodeo (gratis/cuma-cuma);
    2. surat izin perceraian dari atasan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
    3. duplikat akta nikah, jika buku nikah hilang atau rusak (dapat diminta di KUA);
    4. fotokopi akta kelahiran anak dibubuhi materai, jika disertai gugatan hak asuh anak.
    5. Jika tidak bisa beracara karena sakit parah atau harus berada di luar negeri selama persidangan, penggugat dapat menggunakan jasa advokat atau surat kuasa insidentil.
    6. Hal-hal lain yang perlu diantisipasi untuk perlengkapan persyaratan gugatan yaitu apabila bersamaan dengan gugatan perceraian diajukan juga gugatan terhadap harta bersama. Untuk itu, perlu disiapkan bukti-bukti kepemilikan, seperti sertifikat tanah (apabila atas nama penggugat/pemohon), BPKB (Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor)/STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) untuk kendaraan bermotor, kuitansi, surat jual-beli, dan lain-lain atas nama penggugat.

    ALASAN-ALASAN PERCERAIAN

    Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tata Cara Perceraian. Alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam PP 9/1975 adalah sebagai berikut.

    Ø  Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

    Ø  Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

    Ø  Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

    Ø  Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

    Ø  Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

    Ø  Antara suami dan isteri terus-menerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

    Ø  Suami melanggar taklik talak (alasan khusus perceraian Islam);

    Ø  Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (alasan) khusus perceraian Islam) (Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 19 PP No 9 tahun 1975)

    Ø  Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 : 122). 

     

    PROSEDUR PEMERIKSAAN PERCERAIAN

    1. Pengadilan akan mencatatkan Permohonan/Gugatan dan kemudian diberikan Nomor Perkara;
    2. Pengadilan kemudian akan mengirimkan Surat Panggilan Sidang (Relaas) kepada masing-masing Suami dan Isteri atau kuasanya;
    3. Apabila para pihak hadir, maka pada sidang pertama Para Pihak akan diperintahkan melaksanakan Mediasi dengan Mediator pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Apabila mediasi berhasil maka akan dibuatkan perjanjian perdamaian atau dapat pula dilakukan dengan pencabutan permohonan/gugatan. Apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara perceraian dilanjutkan dengan agenda persidangan berupa :  (a) Pembacaan Permohonan/Gugatan;

    (b) Jawab menjawab, dalam bentuk Jawaban atas Permohonan/Gugatan berikut Eksepsi (Bantahan) dan Gugatan Rekonpensi (Gugatan Balik) apabila ada;

    (c) Dilanjutkan dengan Replik yaitu Tanggapan atas Jawaban, dan Duplik yaitu Tanggapan atas Replik;

    (d) Pemeriksaan alat bukti surat;

    (e) Pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak;

    (f) Penyerahkan kesimpulan (tidak wajib);

    (g) Pembacaan putusan;

    (h) Pengucapan Ikrar Talak, apabila perceraian diajukan oleh suami.

    **** Untuk Saksi dan Bukti d, e.

    Ø  Anda maupun pengacara perceraian anda wajib memberi bukti di pengadilan yang berisi kebenaran daripada alasan yang telah anda ajukan tersebut menggunakan:

    Ø  Copy Putusan Pengadilan, andai alasan yang digunakan ialah suami terkena hukuman penjara selama 5 tahun atau lebih (pasal 74 UU No. 7/1989 jo KHI pasal 135).

    Ø  Surat dari pemeriksaan ahli (Dokter) atas perintah yang berasal dari pengadilan, bilamana alasan Anda mengajukan cerai karena suami terkena cacat fisik maupun penyakit yang mengakibatkan tidak sanggup menyempurnakan kewajibannya (pasal 75 UU 7/1989)

    Ø  Pengakuan daripada saksi, entah itu yang datang dari keluarga maupun orang terdekat yang tahu persis berlangsungnya pertikaian antara anda dan suami anda (pasal 76 UU 7/1989 jo pasal 134 KHI).

    Ø  Dokumen yang Wajib Anda siapkan

    Ø  Surat Nikah asli

    Ø  Foto copy Surat Nikah 2 (dua) lembar, masing-masing diberi materai, lalu dilegalisir

    Ø  Foto copy Akte Kelahiran anak-anak (jika mempunyai anak), diberi materai, dan dilegalisir

    Ø  Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) teranyar dari Penggugat (istri)

    Ø  Foto copy Kartu Keluarga (KK)

    1. Apabila pihak Termohon/Tergugat tidak hadir dan panggilan telah patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon/Tergugat (Verstek). Pada proses ini Majelis Hakim menganggap Termohon/Tergugat melepaskan haknya untuk membela diri dan hak-haknya dalam perkara tersebut;

    AKIBAT PERCERAIAN

    1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai Penguasaan (Hadhanah) anak-anak, dapat diajukan secara terpisah atau bersama-sama dengan permohonan/gugatan;
    2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya tersebut.
    3. Harta bersama dibagi menurut ketentuan, dimana menurut Kompilasi Hukum Islam, Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
    4. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri, seperti bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:
    • memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
    • memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
    • melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
    • memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

     

    Perceraian yang terjadi akan berdampak pada isteri/ suami, anak serta harta kekayaan. Akibat dari adanya perceraian menurut pasal 41 UU No.1 tahun 1974 adalah sebagai berikut:

    1. Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai  penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan.

    2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi

    kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

    3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan, dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

    Dalam pasal 149 Inpres No.1 tahun 1991 akibat putusnya perceraian dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu (1) akibat talaq, dan (2) akibat perceraian.

     

    Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

    1. Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul.

    2. Memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba’in atau nusyuz, dan dalam keadaan tidak hamil.

    3. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila qobla al dukhul.

    4. Memberikan biaya hadhonah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

    Sedangkan akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

    1. Terhadap anak-anaknya.

    2. Terhadap harta bersama.

    3. Terhadap mut’ah (Sudikno Mertokusumo, 2001: 82).

     

     


    Untuk Proses Perceraiannya Bisa Konsultasi Langsung Via Tlp/Wa di. 08123499900

    ADDRESS

    Jl.Simpang Dukuh No.38-40 Surabaya

    EMAIL

    rommylawyer@gmail.com

    TELEPHONE

    031 990 14 911

    MOBILE

    081234 99900